Belanja Daerah Sampang Turun, Serapan APBD 2026 Baru Sentuh 23 Persen

MCN | Sampang, Jawa Timur — Kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Sampang pada tahun anggaran 2026 menjadi sorotan publik. Berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 yang dirilis melalui Katadata Insight Center, total Belanja Daerah Pemkab Sampang tercatat sebesar Rp1,96 triliun atau mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Penurunan anggaran tersebut mencapai 6,46 persen dibandingkan APBD tahun 2025. Situasi ini memunculkan perhatian berbagai pihak, terutama terkait efektivitas pembangunan daerah, pelayanan publik hingga keberlangsungan sejumlah program prioritas di tengah keterbatasan fiskal daerah.

Data yang dihimpun menunjukkan, hingga periode Januari sampai Mei 2026, realisasi Belanja Daerah Pemkab Sampang baru mencapai Rp452,23 miliar. Nilai tersebut setara 23,04 persen dari total anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun berjalan.

Rendahnya serapan anggaran di awal tahun ini dinilai menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Pasalnya, percepatan realisasi anggaran sangat berpengaruh terhadap jalannya pembangunan infrastruktur, roda perekonomian masyarakat hingga penyerapan tenaga kerja di tingkat lokal.

Secara rinci, komposisi belanja daerah tahun 2026 masih didominasi Belanja Pegawai yang mencapai Rp322,43 miliar. Sementara Belanja Barang dan Jasa tercatat sebesar Rp98,59 miliar, disusul Belanja Lainnya Rp26,48 miliar dan Belanja Modal sebesar Rp4,73 miliar.

Besarnya porsi belanja pegawai dibandingkan belanja modal juga memunculkan perhatian publik. Sebab, anggaran belanja modal yang relatif kecil dinilai berpotensi berdampak terhadap percepatan pembangunan fisik maupun peningkatan fasilitas pelayanan masyarakat di Kabupaten Sampang.

Pengamat kebijakan publik R.H. Aulia Rahman menilai pemerintah daerah perlu mempercepat penyerapan anggaran secara tepat sasaran agar tidak terjadi penumpukan realisasi pada akhir tahun anggaran. Selain itu, transparansi penggunaan APBD juga dianggap penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.

“Efektivitas belanja daerah harus benar-benar dirasakan masyarakat. Jangan sampai anggaran besar hanya terserap pada administrasi, sementara pembangunan dan pelayanan publik berjalan lambat,” ujarnya.

Di sisi lain, masyarakat berharap pemerintah daerah mampu menjaga stabilitas pembangunan meskipun terjadi penurunan anggaran. Optimalisasi program prioritas dan efisiensi belanja dinilai menjadi langkah penting agar pelayanan publik serta kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi sepanjang tahun 2026.(M.A).