Forum CSR, Perusahaan Kini Wajib Satu Pintu untuk Bantu Pembangunan Daerah

MCN | Sampang, Jawa Timur – Pemerintah Kabupaten Sampang mulai memperkuat tata kelola Corporate Social Responsibility (CSR) melalui pembentukan Forum CSR sebagai mekanisme satu pintu dalam penyaluran serta pelaporan bantuan perusahaan. Langkah strategis tersebut dilakukan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan sinkronisasi program pembangunan daerah di tengah tantangan pengurangan anggaran transfer dari pemerintah pusat.

Rencana pembentukan Forum CSR itu dibahas dalam rapat koordinasi yang melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan BUMN, BUMD, hingga perusahaan swasta yang beroperasi di Kabupaten Sampang, Selasa (26/5/2026). Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk menyatukan komitmen dunia usaha bersama pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Kepala Bappedalitbang Kabupaten Sampang, Ummi Hanik Laila, menegaskan bahwa penguatan pengelolaan CSR menjadi kebutuhan mendesak di tengah berkurangnya Transfer Ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Menurutnya, pemerintah daerah harus mulai membuka sumber pembiayaan alternatif di luar APBD agar berbagai program prioritas tetap berjalan maksimal.

“Forum CSR ini nantinya menjadi wadah koordinasi dan pelaporan agar seluruh kontribusi perusahaan dapat tercatat dengan baik, transparan, serta tepat sasaran sesuai kebutuhan pembangunan Kabupaten Sampang,” ujar Ummi Hanik Laila. Kamis, 28/05/2026.

Ia menjelaskan, selama ini sejumlah perusahaan sebenarnya telah aktif menyalurkan bantuan CSR kepada masyarakat maupun pemerintah daerah. Namun, sebagian besar kontribusi tersebut belum terdokumentasi secara maksimal sehingga sulit dilakukan inventarisasi dan pengawasan secara menyeluruh.

Karena itu, Pemkab Sampang menilai mekanisme satu pintu menjadi solusi penting guna memperkuat pertanggungjawaban, pengawasan, hingga sinkronisasi antara program CSR perusahaan dengan kebutuhan pembangunan daerah. Dengan sistem tersebut, bantuan yang diberikan perusahaan diharapkan tidak tumpang tindih dan benar-benar menyentuh sektor prioritas masyarakat.

Untuk tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Sampang menargetkan program CSR difokuskan pada sektor pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, serta pembangunan infrastruktur. Fokus tersebut dinilai sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat, Forum CSR diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan. Pemkab Sampang optimistis keberadaan forum tersebut tidak hanya memperkuat sinergi lintas sektor, tetapi juga menghadirkan dampak nyata bagi kemajuan Kabupaten Sampang di masa mendatang.(M.A).