Proyeksi Pilkades Serentak 2027 Sampang Membengkak Jadi Rp24,3 Miliar, Pemkab Masih Tunggu Pembahasan Anggaran

MCN | Sampang, Jawa Timur – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang mulai memproyeksikan kebutuhan anggaran untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2027. Berdasarkan perhitungan awal yang disusun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), total kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp24,3 miliar, sementara alokasi anggaran yang tersedia saat ini masih berada di angka Rp15 miliar, sehingga masih terdapat selisih kebutuhan yang cukup besar dan menunggu pembahasan lebih lanjut.

Kepala DPMD Kabupaten Sampang, Yudhi Adidarta, menjelaskan bahwa, pemerintah daerah belum melakukan pembahasan resmi bersama Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) mengenai kepastian anggaran Pilkades Serentak 2027. Meski demikian, DPMD telah menyusun proyeksi kebutuhan anggaran sebagai dasar perencanaan pelaksanaan tahapan Pilkades.

“Sampai saat ini belum ada pembahasan mengenai Pilkades serentak. Yang kami susun masih berupa proyeksi kebutuhan anggaran sebagai acuan awal,” ujar Yudhi.

Berdasarkan kalkulasi DPMD, setiap desa diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp123 juta untuk membiayai seluruh tahapan pemilihan kepala desa. Dengan jumlah desa yang akan mengikuti Pilkades serentak, total kebutuhan anggaran di tingkat desa diperkirakan mencapai sekitar Rp22 miliar. Perhitungan tersebut mempertimbangkan berbagai komponen pembiayaan operasional panitia hingga pelaksanaan pemungutan suara.

Selain anggaran di tingkat desa, DPMD juga mengusulkan dukungan anggaran sebesar Rp60 juta bagi masing-masing kecamatan. Dengan total 14 kecamatan di Kabupaten Sampang, kebutuhan anggaran pada tingkat kecamatan diperkirakan mencapai sekitar Rp840 juta. Anggaran tersebut diproyeksikan untuk mendukung koordinasi, pengawasan, serta kelancaran tahapan Pilkades di wilayah masing-masing.

Yudhi menjelaskan bahwa estimasi tersebut didasarkan pada masa kerja panitia Pilkades yang diperkirakan berlangsung selama enam hingga delapan bulan. Selain itu, DPMD juga mengusulkan kebutuhan anggaran operasional internal sebesar Rp1,4 miliar guna menunjang pelaksanaan administrasi, pembinaan, dan koordinasi selama seluruh tahapan Pilkades berlangsung.

“Perhitungan kebutuhan anggaran itu didasarkan pada masa kerja panitia selama enam sampai delapan bulan. Total kebutuhan yang kami susun sekitar Rp24,3 miliar dan itu belum termasuk anggaran pengamanan,” jelas Yudhi.

DPMD menegaskan bahwa proyeksi Rp24,3 miliar tersebut belum memasukkan kebutuhan biaya pengamanan yang nantinya menjadi kewenangan instansi terkait. Dengan demikian, total anggaran penyelenggaraan Pilkades Serentak 2027 berpotensi bertambah setelah kebutuhan pengamanan dihitung dan dibahas bersama pemerintah daerah serta aparat keamanan.

Saat ini, anggaran yang telah disiapkan pemerintah daerah melalui BPPKAD masih sebesar Rp15 miliar. Nilai tersebut dinilai belum mampu menutup keseluruhan kebutuhan berdasarkan hasil proyeksi DPMD. Oleh karena itu, kepastian besaran anggaran akan sangat bergantung pada pembahasan dalam proses penyusunan APBD dan kebijakan fiskal daerah menjelang pelaksanaan Pilkades Serentak 2027.(M.A).